•   January 27
Viral

Oknum Polisi yang Lakukan Pembantingan, Kini Dikenakan Pasal Berlapis

( words)

Oknum Polisi yang Lakukan Pembantingan, Kini Dikenakan Pasal Berlapis

Helo.id - Salah satu oknum polisi yang membanting Fariz, salah seorang mahasiswa yang sedang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Bupati Tangerang, ditetapkan bersalah dan dikenai sanksi berlapis. Penetapan bersalah kepada Brigadir NP dilakukan setelah Polda Banten dan Polresta Tangerang menggelar persidangan disiplin terhadap Brigadir NP yang langsung disupervisi oleh Divisi Propam Mabes Polri.

Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Tangerang, KBP Wahyu Sri Bintoro selaku Atasan Hukum (Ankum) yang berwenang penuh. Sidang juga dihadiri oleh mahasiswa yang mendapat perlakuan kekerasa, Fariz dengan didampingi tiga orang temannya.

Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengatakan, Brigadir NP diputuskan bersalah karena melanggar peraturan disiplin anggota Polri. Akibat perbuatannya, Brigadir NP dikenakan sanksi berat secara berlapis, mulai dari penahanan selama 21 hari, mutasi, dan juga teguran secara tertulis.

"Brigadir NP diberi sanksi terberat secara berlapis mulai dari penahanan di tempat khusus selama 21 hari, mutasi yang bersifat demosi menjadi Bintara Polresta Tangerang tanpa jabatan, serta memberikan teguran tertulis yang secara administrasi akan mengakibatkan Brigadir NP tertunda dalam kenaikan pangkat dan terkendala untuk mengikuti pendidikan lanjutan,"tutur AKBP Shinto Silitonga saat menggelar konfrensi pers di Polresta Tangerang, Kamis(21/10/2021).

Kemudian Shinto menerangkan, sanksi berlapis yang ditetapkan kepada Brigadir NP, sesuai dengan perintah dari Kapolda Banten, yakni akselerasi penegakan hukum terhadap Brigadir NP.

"Putusan sidang ini menjadi representasi ketegasan Kapolda Banten dalam menindaklanjuti pelanggaran anggota secara cepat, efektif, transparan dan berkeadilan," papar Shinto.

Lebih lanjut Shinto menjelaskan, hal-hal yang memberatkan sanksi terhadap Brigadir NP pasca perlakuannya yang viral di sosial media men-smackdown Fariz. Hal-hal yang memberatkan perbuatan Brigadir NP tersebut yakni, eksesif diluar prosedur, menimbulkan korban dan dapat menjatuhkan nama baik Polri.

Kendati demikian, fakta-fakta yang dibacakan saat persidangan yang meringankan sanksi terhadap Brigadir NP sendiri adalah Brigadir NP mengakui dan menyesali perbuatannya. Bahkan ia meminta maaf secara langsung kepada korban dan keluarganya.

Selain itu, Brigadir NP sendiri telah 12 tahun mengabdi tanpa pernah dihukum karena pelanggaran disiplin ataupun kode etik dan juga pidana. Kemudian, Brigadir NP juga aktif dalam pengungkapan perkara atensi publik seperti kejahatan jalanan, dan pembunuhan. Brigadir NP sendiri juga telah memiliki istri dengan tiga orang anak dan Brigadir NP masih relatif muda.

"Setelah pelaksanaan sidang sekira dua jam dan setelah mendengarkan fakta-fakta dalam persidangan maka pimpinan sidang, Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro membacakan putusan sidang yang menghasilkan sanksi bagi Brigadir NP," terangnya.

Menanggapi hasil putusan sidang disiplin tersebut, Bidpropam Polda Banten langsung bergerak cepat untuk menyelesaikan pemberkasan Brigadir NP, dengan persangkaan pasal berlapis kepada terduga pelanggar dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

"Pasca pemeriksaan Faris sebagai korban yang sudah dilakukan sejak Selasa(19/10/2021) lalu, Bidpropam Polda Banten telah menyempurnakan berkas perkara untuk segera menyidangkan Brigadir NP," tukas Shinto Silitonga.

Diberitakan sebelumnya, tentang beredarnya video di mana pendemo di banting oleh seorang polisi dalam sebuah aksi demo di Tangerang. Dalam kesempatan sama, Wahyu menjelaskan kronologi unjuk rasa mahasiswa yang berujung salah satu oknum polisi membanting mahasiswa. Bermula ketika pendemo mahasiswa memaksa masuk dan bertemu dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

"Ketegangan terjadi saat tim negosiator Polresta Tangerang meminta perwakilan dari elemen mahasiswa untuk bertemu dengan pejabat, kebetulan Bapak Bupati sedang melaksanakan kegiatan HUT sehingga tidak bisa menemui," ujar Wahyu.

Selanjutnya, Wahyu menjelaskan massa unjuk rasa terus meminta untuk bertemu dengan Bupati Tangerang dan dari situlah terjadi dorong-mendorong sehingga pihak kepolisian mengamankan satu orang yang diduga menjadi provokator.

"Namun dari pihak mahasiswa tetap mengotot untuk bisa bertemu dengan Bupati dan harus Bupati yang menemui yang bersangkutan sehingga dari situlah terjadi dorong-mendorong sehingga kondisi kita amankan satu orang awalnya yang memprovokasi mahasiswa," lanjutnya.

Kericuhan tak terelakkan. Saat itulah oknum polisi membanting pendemo.

"Sehingga terjadilah kericuhan dan timbul salah satu dari korban atas nama MFA," kata Wahyu.

Dalam aksi tersebut, polisi mengamankan 19 mahasiswa. Wahyu mengatakan, demo tersebut diikuti oleh 5 komponen elemen mahasiswa.

"Kemudian Polresta saat ini benar mengamankan 19 peserta aksi," ucap Wahyu.

"Gelombang pertama tadi ada kurang lebih lima komponen mahasiswa yang demo unjuk rasa, yang empat selebihnya aman tidak ada kericuhan, hanya satu komponen elemen mahasiswa yang sempat terjadi kericuhan," tambahnya.

Perlu diketahui, jika unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemeritah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. 

Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan perusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. Saat terjadinya demo, biasanya banyak ditertibkan oleh pihak polisi.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. 

Kadang kala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda politie yang mengambil dari bahasa Latin politia berasal dari kata Yunani politeia yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga negara dari kota Athena". 

Kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah polis, maka politea atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan agama.

Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

TAG : Viral

Artikel Menarik Lainnya

Komentar